TUNDAQ BLOG

Sembilan kementerian yang terlibat dalam program lintas sektor ini antara lain  Kementerian Pendidikan Nasional,  Kementerian, Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan, Kementerian Agama dan Kementerian Kehutanan.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dian Puspita diresmikan oleh Direktur Pendidikan Masyarakat, Ella Yulaelawati, PhD. Acara peresmian berlangsung meriah tersebut dihadiri selebritis antara lain Duta Taman Bacaan Masyarakat, Dewi Hughes, Duta Kawasan Adat Terpencil, Ratna Listy Duta Pengentasan Buta Aksara, Nurul Qomar dan disaksikan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah serta Staf Ahli Gubernur Banten, Purwanto.
Salah seorang warga belajar di PKBM tersebut bernama Kasmani (21) yang sudah tiga bulan belajar membaca.  "Saya senang bersekolah di PKBM Dian Puspita, dan sekarang saya sudah bisa membaca, menulis dan berhitung, senang rasanya saya tidak buta huruf lagi," kata Kasmani yang tinggal di Kampung Balimbing Kecamatan Kanekes Kabupaten Lebak itu.
PKBM  terletak di Desa Ciboleger Kecamatan Kanekes, yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kasmani setiap hari datang ke lembaga pendidikan norformal itu untuk menimba ilmu. Karena dia punya kegiatan rutin bekerja di ladang dan sawah untuk membantu kedua orang tuanya, maka dia pun baru bisa berangkat ke tempat PKBM dan mulai belajar pada pukul 14.00 WIB.
Dengan mata berninar dan raut muka sumringah, Kasmani mengaku dirinya kini sudah tercatat sebagai salah seorang warga belajar Keaksaraan Fungsional pada lembaga pendidikan luar sekilah (PLS). "Saya sekarang sudah masuk jadi warga belajar, dan sebentar lagi akan ikut ujian Sukma (surat keterangan melek aksara (Sukma), tidak tahu bisa lulus atau tidak, tapi mudah-mudahan lulus ya. Kalo baca udah lumayan lancar," katanya, sambil dari kedua bibirnya tersungging senyum.
Menurut Direktur Dikmas, rintisan program pendidikan masyarakat di kawasan tertinggal dan terpencil merupakan kegiatan rintisan sinergi program pendidikan nonformal dalam rangka perluasan akses pendidikan pada kelompok masyarakat di kawasan tertinggal dan terpencil yang belum terlayani dengan pendidikan formal karena sulit terjangkau secara geografis dan akibat faktor kemiskinan.
Dikatakan  problem pemberdayan bagi sejumlah kawasan adat berciri khusus ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pihaknya tanpa keterlibatan sektor lain, sehingga diperlukan Program Rintisan Sinergi Program PNFI lintas Sektor di kawasan tertinggal dan terpencil. Program ini dimulai sejak 2009 dengan tujuh lokasi sasaran. Ketujuh lokasi sasaran itu adalah Kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah), Garut (Jawa Barat), Sekadau (Kalimantan Barat), Barru (Sulawesi Sekatan), Lombok Tengah (NTB), Pamesakan (Jawa Timur) dan Bengkulu Utara (Bengkulu).
Pada tahun 2010, sinergi Program KATT  dilanjutkan lagi untuk daerah lain dengan jumlah tetap pada tujuh kabupaten yang berada di tujuh Provinsi.  Ketujuh lokasi itu adalah Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara), Jayapura (Papua), Sampang (Jawa Timur), ­ Lebak (Banten), Nunukan (Kalimantan Timur) dan Musi Rawas (Sumatera Selatan). Jenis bantuan PNF yang akan diberikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Bantuan itu meliputi  penguatan kelembagaan, keaksaraan budaya lokal, keaksaraan komunitas khusus.
Menko Kesra
Sementara itu, Assisten Deputi Menko Kesra, Penny LF menjelaskan program lintas sektor ini dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini mengamanatkan kepada semua kementerian agar dapat melakukan percepatan pembangunan di daerah terpencil.
"Inpres Nomor 3 Tahun 2010 merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tertinggal dan terpencil, masayarakat yang berada di perbatasan dan masyarakat yang terisolasi. Untuk itu, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengharapkan agar pada 2011, semua kementrian dapat melakukan sharing program, sehingga kemiskinan, keterpencilan, keterisolasian yang menjadi faktor ketertinggalan masyarakat, dapat tertangani bersama," kata Penny.
Suku Baduy mendiami lokasi seluas 5.101 hektare (Ha) di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar sekitar 38 Km dari Rangkasbitung, ibu kota Kabupaten Lebak. Mereka hingga kini masih memegang adat secara ketat, dan seluruh warga harus mematuhinya. Suku Baduy dibagi dalam dua bagian, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar. Mereka merupakan komunitas unik, karena tidak mau mengenal moderenisasi, dan karena itu dalam kehidupannya tidak ada kesenjangan sosial, tak ada yang miskin dan kaya, semuanya sama. Baduy memiliki tata pemerintahan sendiri dengan kepala suku sebagai pemimpinnya yang disebut Puun, berjumlah tiga orang, yang dibantu delapan orang jaro yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing.
Banyak larangan yang diatur dalam hukum adat Baduy, di antaranya tidak boleh bersekolah, dilarang memelihara ternak berkaki empat, tak dibenarkan bepergian dengan naik kendaraan, dilarang memanfaatkan alat eletronik, alat rumah tangga mewah dan beristri lebih dari satu. Mata pencarian masyarakat Baduy terutama bercocok tanam padi huma dan berkebun serta membuat kerajinan koja atau tas dari kulit kayu, gula aren, tenun dan sebagian kecil telah mengenal berdagang.[Eko]

sumber : http://www.dikmas.net/berita-terkini/173-tujuh-pejabat-kementrian-dan-3-selebritis-resmikan-pkbm-di-komunitas-baduy.html

Artikel Terkait