Sumber: http://juandry.blogspot.com/2009/10/10-kegiatan-paling-menyenangkan-saat.html

Judul buku: Panduan Pendidikan Paralegal untuk Perjuangan Kaum Tani
Penulis: Gunawan
Penerbit: Center For Social Democratic Studies
Cetakan: 1, Januari 2010
Tebal: 173 halaman

Berjuang dalam Bahaya
Oleh Sabiq Carebesth

Perjuangan petani atau pendamping petani akan selalu disertai dengan kekerasan, tindak kriminalisasi atau intimidasi, itulah kenyataan yang terus mengemuka sampai hari ini. Petani harus berjuang dalam bahaya, karena mencari kebenaran dan menuntut hak-hak asasinya nyaris tanpa payung hukum yang jelas dan kuat, atau pun karena hukum yang ada tidak dijalankan dengan konsisten untuk sepenuhnya kemakmuran-keadilan petani.

Padahal hak-hak petani adalah juga meupakan hak asasi manusia. Banyak dasar yang menandaskan aan hal itu; Konstitusi (UUD 1945), hukum hak asasi manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) danUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA 1960) menyatakan hak atas tanah bagi rakyat, dan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi dan memajukan hak tersebut. Disamping itu, pembaruan agraria (reforma agraria) adalah kewajiban HAM negara, sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor IX Tahun 1999 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi atau pemerintah Indonesia turut menandatanganinya seperti: (1). Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005). (2). WCARRD (World Conference on Agrarian Reform and Rural Development) tahun 1979 yang menghasilkan Peasant Charter (Piagam Tani). (3). ICARRD (International Conference on Agrarian Reform and Rural Development) tahun 2006.

Fenomenanya, selama ini dan masih terus berlangsnung dalam sengketa tanah dengan perusahaan, perusahaan akan selalu melalui proses pengadilan, sedangkan yang di jadikan pedoman oleh pengadilan adalah hitam diatas putih , bukti tertulis dan sebagainya, sedangkan ditingkat petani tidak ada girik, sertifikat, kecuali foto-foto bahwa tanah tersebut adalah milk petani, tetapi bukti ini tidak pernah cukup kuat untuk memenangi petani di persidangan. Maka dari itu kita slalu menghindari jalur pengadilan, dan pilihannya adalah lobby politik, baik dalam sengketa tanah, maupun kriminalisasi petani. Dan selalu kita pakai lobby politik dan ini sering berhasil denagn bukti data (foto) saksi. Dasar petani mengambil alih tanah adalah karna adanya tanah telantar.

Terlepas dari fenomena di atas, sesungguhnya masalah pangan dan pertanian adalah harkat, hak, dan hakikat kita bersama sekaligus eksistensi kebangsaan. Tanah dalam khidmat kebudayaan masyarakat kita adalah spirit dan spiritual bagi keberlangsungan hidup manusia dan harmoni alam dunia. Tanah adalah manusia, manusia adalah tanah, akan kembali juga ketanah. Namun di tempat yang lain dari perjalanan bangsa ini, bahkan sampai sekarang kita seolah mau terus di suguhi fakta historis bahwa tanah adalah kriminalisasi, tanah adalah penembakan, tanah adalah perampasan, tanah adalah intimidasi; kenyataan historisnya; tanah adalah fenomena perampasan hak-hak petani!

Regulasi yang tak memihak, penanganan sengketa tanah yang tidak adil, objek dan subjek sengketa tanah, kriminalisasi petani, adalah sebagian dari indikasi paling dominan atas pelanggaran hak petani yang nyata dilakukan oleh negara, swasta, maupun elaborasi keduanya.

Fenomena itu menunjukan, seperti halnya yang banyak terjadi di lapangan selama ini, bahwa reforma agraria rupanya bukanlah hal yang mudah, atau memiliki daya konsistensinya dari segala pihak terutama Negara sebagai penyelanggara publik untuk menyelenggarakan apa-apa yang menajdi hak rakyat atas hak agrarianya. Yang terjadi malah seringkali Negara justeru menjadi tameng dari investasi modal atas perampasan aset-aset pertanahan rakyat, dan sector agraria lainnya. Fenomena kriminalisasi petani, penembakan petani, intimidasi dan kebohongan-kebohongan hukum yang sudah terjadi adalah bukti paling dekat bagaimana reforma agraria dan keadilan agraria bagi rakyat, tidak hanya menemui banyak hambatan, namun kekerasan yang nyata yang seringkali sampai melangar hak-hak asasi rakyat sebagai manusia.

Di tengah sutuasi semacam itu lah petani kecil yang umumnya berada di desa-desa kecil, minim akses dan pendidikan pembelaan hukum atas hak-hak agrarianya, benar-benar membutuhkan tindakan paralegal untuk melakukan pembelaan-pembelaan yang mencukupi dan berpihak pada petani.

Pentingnya Paralegal

Paralegal seperti terdapat dalam buku ”Panduan pendidikan paralegal untuk perjuangan kaum tani” ini disebutkan sebagai, suatu tindakan awal untuk pendampingan petani secara non litigasi, yang tujuannya adalah untuk menyiasati minimnya pengacara yang dimiliki, minimnya pengetahuan petani tentang konflik agraria, dan pemberkasan data secara benar. Juga terkait dengan fungsi monitoring, nerumuskan konflik yang terjadi, dan bagaimana kekerasan harus diselesaikan sesegera mungkin dan menyiapkan antisipasi kekerasan lanjutan atau yang akan terjadi.

Buku yang ditulis oleh Gunawan beserta kontributor lainnya yaitu Rudi Kasrudi, Ridwan Darmawan, Janses E Sihaloho, Riando Tambunan Benedikty Sinaga, Ade Mutaaqin dan Ahmad fauzi ini menjadi terasa sangat penting kehadirannya karena buku ini memang ditulis untuk tujuan menyagkut pendidikan paralegal bagi petani dan pendamping petani. Sedangkan diluar tema dan tujuan utama itu, buku ini berbicara terkait masalah agraria, hak- hak petani dan kurikulum pendidikan paralegal untuk petani konflik.

Buku ini secara teknis bahasan maupun substansi isi benar-benar berhasil mencapai tingkat kesederhaannya yang tepat untuk petani tanpa meninggalkan fungsi intelektulilnya. Disamping membahas setiap topiknya dengan cara sederhana, ringkas, dan aplikatif dengan paparan diagram dan narasi tekstuil yang ringkas dan cergas, buku ”Panduan pendidikan paralegal untuk perjuangan kaum tani” ini sama sekali tak meninggalkan bobot kedalaman dan argumentasi intelektual ilmiahnya terkait dengan cara pandang tentang pentingnya dilakukan pembaruan agraria (agrarian reform) yang diantaranya meliputi redistribusi tanah untuk penggarap, penyelesaian konflik sengketa agrarian, ketahanan dan kedaulatan pangan, dan hak masayarakat atas air, laut dan pesisir. Isi buku ini memang berisi wacana, opini, paradigama teoritis terkait masalah isu-isu agrarian di Indonesia.

Secara teknis dan kerangka penulisan, buku ini memang merupakan sebuah “panduan” dan “pendidikan” paralegal untuk perjuangan kaum tani. Sebagai sebuah buku panduan dan pendidikan bagi petani, buku ini disusun dengan suatu cara penulisan yang lugas, jelas, difinitif dan merupakan suatu rangkuman (historis-metodologis) yang walau pun singkat, namun tetap tidak kehilangan kedalaman analisa dan latar belakang yang bersifat histories-paradigmatik dari setiap topik bahasan dan issu yang diangkat. Hal itu membuat buku yang disusun berdasarkan pengalaman riil para penulisnya ini, maupun praktik pendidikan yang sudah dilakukan oleh penulis, mau pun kelompok-kelompok yang terkait dalam penyusunan buku ini—menjadikan buku ini menjadi komprehensif dalam pemahaman dan aplikatif dalam kepentingannya baik oleh kaum petani maupun pendamping paralegal kasus-kasus agraria.

Dalam bab III tentang topik bahaasan “Konflik Agraria” misalnya, buku ini mengulasnya pertama-tama dengan menuyusun “anatomi konflik agraria” yang menjelaskan latar historis konflik agrarian di Indonesia, sebaran monitoring keseluruhan konflik agrarian (tersebar di 2.834 desa, 2355 Kecamatan, dan 286 kabupaten kota,) dengan rentang waktu munculnya kasus-kasus agrarian tersebut adalah sejak 1970-2001. luas tanah yang disengketakan dalam kasus-kasus tersebut tidak kurang dari 10.892.203 hektar, dan telah mengakibatkan setidaknya 1.189.482 KK menjadi korban. (Bab III/hlm. 29) Selanjutnya dengan paparan yang jelas, paradigmatic dan bersanadr pada laporan-laporan, data-data investigasi mendalam di lapangan yang mencukupi, topik ini dilanjutkan dengan table dan diagram serta pemetaan yang meliputi contoh-contoh konflik agrarian yang biasa muncul (petani kecil vs pengusaha, petani vs Negara atau pun perusahaan swasta,) Permasalahan dalam hubungan produksi mengenai mekanisme bagi hasil mau pun pengupahan, klasifikasi sektoral dalam konflik agraria yaitu, sektor pertambangan (bertambangan besar akbita kontrak karya dan pertambangan tanpa izin,) Sektor kehutanan akibat (dikeluarkannya izin HPH, hutan tanaman industri, penetapan hokum sebagai kawasan lindung, pengambilan hutan diwilayah adat,) Sektor perkebunan (izin HGU, Perkebunan inti rakyat/PIRBUN, nasionalisasi yang tidak tuntas, dan pengambilan tanah adapt untuk investasi modal besar,) Sektor pertanian (akibat pengoperasian corporate farming, alih fungsi konversi lahan pertanian,) Sektor kelautan dan pesisir (konflik wilayah tangkap, HP3, penetapan tapal batas, konflik kelola nelayan dan pariwisata, konflik petambak garam vs investor.) klasifikasi ini memudahkan pembaca untuk mengenali peta konflik agrarian dan memahami akar soalnya. (Hlm. 33-35)

Buku ini terasa tepat dan sedemikian penting karena hadir ditengah masih rawan dan banyaknya konflik/sengketa agraria yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap petani. Fenomana kriminalisai yang rupanya melibatkan juga state apparatus yaitu hukum dan perangkat-perangkatnya yang selama ini memang tidak memihak kepada petani kecil. Kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani tidak bisa dipandang sebagai suatu kekerasan tanpa dasar, atau tanpa motif struktural. Kekerasan dan tindak kriminalisasi petani yang terus berlanjut itu sejatinya merupakan jalur panjang dari akibat kapitalisme global, budaya ekonomi neoliberal, dan watak ekspansif-eksploitatif kapitalisme, dan birokkratisme kapitalis.

Hal itu juga menunjukan kepada kita suatu kenyataan bahwa yang terjadi pasca runtuhnya rezim militer Orde Baru, rupanya bukanlah transisi demokrasi. melainkan reorganisasi modus operandi dan struktur penghisapan nasional dari kapitalisme internasional/internasionalisasi, yang tidak lagi mengandalkan rezim militer, tetapi prosedural demokrasi guna melegalkan praktek penghisapan kapitalisme internasional dan kriminalisasi perjuangan rakyat. Lebih jauh lagi, reorganisasi kapitalisme internasional tersebut tidak hanya akibat konflik (perjuangan kelas dan perang) dan over produksi, melainkan akibat over kapital. Yang ujungnya negara telah gagal menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (warga negara Indonesia).

Bahkan perjuangan massa rakyat membela hak-hak dasarnya, telah ditanggapi oleh negara secara represif yang berdampak pada pelanggaran hak sipil-politik yang dilakukan negara dengan kekerasan (by violence) dan dengan hukum (judicial violence) dalam rangka melindungi penindasan modal (capital violence) dan praktek privatisasi serta komersialisasi sumber-sumber agraria dan liberalisasi perburuhan.

Atas fonemena itulah buku ini dirasakan sangat penting kehadirannya. Buku ini bisa jadi sebagai bahan panduan pendidikan bagi petani maupun orang yang melakukan upaya pembelaan hak-hak petani. Buku ini sangat penting untuk memberi informasi, pembelajaran, dan bekal tentang prinsip-prinsip, langkah-langkah maupun strategi yang dilakukan sesuai dengan kondisi-kondisi masing-masing yang berbeda dan tengah dihadapi.

Lebih dari itu, arti penting hadirnya buku ini juga karena yang dirulis bersama para aktor pendambing petani ini berhasil memotret dinamika organisasi tani sehingga memungkinkan upaya lebih jauh yang dapat dilakukan petani saat upaya hukum legal struktural tak lagi mencukupi dan memihak kepada petani kecil. Lebih-lebih upaya hukum legal bagi usaha penyelesaian sengketa agrarian seringkali bias, sehingga aksi-aksi dan tindakan paralegal demi menegakkan hukum yang berpihak pada petani terasa masih sangat penting dan dibutuhkan. Dan akhirnya selamat membaca, semoga mendapati manfaatnya.

* Sabiq Carebesth adalah Direktur pada Lingkar Studi Kebudayaan Indonesia (LSKI) Jakarta, dan bekerja sebagai Editor Publikasi Indhrra (Indonesian Secretariat for the Development of Human Resources in Rural Areas) Yayasan Bina Desa.

Sumber: http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.17.01250330

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menganggap penyerapan APBN tahun 2010 masih rendah, hal itu terjadi karena sistem dan mekanisme perencanaan anggaran yang salah.

“Hal itu terbukti berdasarkan realisasi belanja negara, kementerian keuangan mencatat hingga tanggal 15 Oktober 2010 realisasi belanja negara masih sekitar Rp681,69 triliun (60,5%) dari pagu dalam anggaran tahun 2010 Rp1.126,1 triliun,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam rapat paripurna DPR RI Jakarta, Senin (22/11).
Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah Rp431,32 triliun (55,2%), tranfer ke daerah Rp250,37 triliun (72,7%), dimana berdasarkan komponen belanja pemerintah, belanja modal merupakan yang terendah dengan relaisasi Rp36 triliun (38%) dan belanja pegawa Rp115,89 triliun (71,2%).
Karena itu, DPR mengingatkan pemerintah, bahwa waktu yang tersedia kurang lebih satu bulan lagi, DPR berharap apa yang telah ditargetkan dapat dicapai baik target asumsi ekonomi 2010 bisa tercapai.
Menurutnya, terkait rendahnya resapan anggaran tersebut, DPR RI telah berkali-kali mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan masalah masih rendahnya penyerapan anggaran.
Untuk itu ke depannya, DPR mengingatkan pemerintah kondisi tersebut tidak terulang kembali pada tahun selanjutnya, namun dalam memberikan penilaian tentang pelaksanaan anggaran, hendaknya pemerintah tidak hanya berdasarkan pantauan penyerapan anggaran.
Tetapi juga berdasarkan capaian kinerja atas program yang telah ditetapkan, dimana dalam kaitan pelaksanaan anggaran 2010, telah ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen.
Hal itu diharapkan dapat berimbas terhadap peningkatan pendapatan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal itu dewan menilai telah banyak yang dicapai dalam perbaikan ekonomi disegala sektor.
“Namun dari 223 juta jiwa penduduk Indonesia, jumlah penduduk miskin masih cukup banyak, untuk itu kami meminta pemerintah lebih kreatif dan memaksimalkan berbagai program dalam anggaran negara secara langsung dapat membantu mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Dimana dengan dana Rp49,3 triliun untuk pemberantasan kemiskinan, harus dimaksimalkan antara lain melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri, kredit usaha rakyat (KUR) hingga program keluarga harapan.
Tahun 2011 mendatang DPR telah menyepakati kebijakan penyerapan tenaga kerja 400.000 orang/1% pertumbuhan ekonomi dan target penurunan kemiskinan dari 13,3% menjadi 11,5%-12,5%. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun 2011 telah disepakati sebesar 6,4 persen. (mf/toeb)
Sumber : Website Kominfo Newsroom (www.bipnewsroom.info

sumber : http://tnp2k.wapresri.go.id/data/profil-kemiskinan-indonesia.html

• Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia) pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.
• Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang.
• Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada Bulan Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.
• Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2009, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,57 persen.
• Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, telur, mie instan, tahu dan tempe. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah.
• Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996-2008

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2008 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tabel 1, Gambar 1, dan Gambar 2). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999.
Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.
Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.
Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.
Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Februari 2005-Maret 2006 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.
Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan pada periode Maret 2007-Maret 2008, dari 37,17 juta (16,58 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada tahun 2008.

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1996-2008

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (Tabel 2).
Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode Maret 2008 – Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen.
Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2008-Maret 2009 nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut:

1. Selama periode Maret 2008-Maret 2009 inflasi umum relatif stabil (Maret 2008 terhadap Maret 2009 sebesar 7,92 persen)
2. Rata-rata harga beras nasional (yang merupakan komoditi paling penting bagi penduduk miskin) selama periode Maret 2008-Maret 2009 pertumbuhannya lebih rendah (7,80 persen) dari laju inflasi.
3. Rata-rata upah riil harian buruh tani (70 persen penduduk miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian) naik 13,22 persen dan rata-rata upah riil buruh bangunan harian naik sebesar 10,61 persen selama periode Maret 2008-Maret 2009.
4. Selama Subround I (Januari-April) 2009 terjadi panen raya. Produksi padi Subround I 2009 mencapai 29,49 juta ton GKG (hasil Angka Ramalan II 2009), naik sekitar 4,87 persen dari produksi padi Subround I 2008 yang sebesar 28,12 juta ton GKG.
5. Pada umumnya penduduk miskin bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan dan perikanan (nelayan). NTP di kedua subsektor tersebut selama periode April 2008-Maret 2009 mengalami kenaikan yaitu naik sebesar 0,88 persen untuk subsektor tanaman pangan dan naik sebesar 5,27 persen untuk subsektor perikanan (nelayan). Di subsektor tanaman pangan indeks harga jual petani (It) naik sebesar 10,95 persen, sementara indeks harga beli petani (Ib) naik 9,98 persen. Di subsektor perikanan indeks jual petani (It) naik sebesar 15,47 persen sementara indeks beli petani (Ib) hanya naik sebesar 9,70 persen.
6. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga triwulan I tahun 2009 (angka sangat­sangat sementara) meningkat sebesar 5,84 persen terhadap triwulan I tahun 2008 (angkasangat sementara).

3. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Selama Maret 2008-Maret 2009, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,65 persen, yaitu dari Rp182.636,- per kapita per bulan pada Maret 2008 menjadi Rp200.262,- per kapita per bulan pada Maret 2009. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2008, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,07 persen, tetapi pada Bulan Maret 2009, peranannya hanya turun sedikit menjadi 73,57 persen.
Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada Bulan Maret 2008, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 28,06 persen di perdesaan dan 38,97 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (3,10 persen di perkotaan; 4,18 persen di perdesaan), telur (3,38 persen di perkotaan; 2,43 persen di perdesaan), mie instan (3,39 persen di perkotaan; 2,82 persen di perdesaan), tempe (2,56 persen di perkotaan; 2,14 persen di perdesaan), dan tahu (2,27 persen di perkotaan; 1,65 persen di perdesaan).
Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 5,28 persen di perdesaan dan 7,38 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 3,07 persen, 2,72 persen dan 2,65 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).
Pola yang serupa juga terlihat pada Bulan Maret 2009. Pengeluaran untuk beras masih memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan, yaitu 25,06 persen di perkotaan dan 34,67 persen di perdesaan. Beberapa barang-barang kebutuhan pokok lainnya masih berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan, seperti gula pasir (2,83 persen di perkotaan; 3,72 di perdesaan), telur (3,61 persen di perkotaan; 2,68 di perdesaan), mie instan (3,21 persen di perkotaan; 2,70 di perdesaan), tempe (2,47 di perkotaan; 2,09 di perdesaan), dan tahu (2,24 persen di perkotaan; 1,60 persen di perdesaan).
Sumbangan komoditi bukan makanan di perdesaan lebih kecil dibanding di perkotaan. Sumbangan komoditi bukan makanan terhadap Garis Kemiskinan terbesar adalah pengeluaran untuk rumah, yaitu 7,58 persen di perkotaan dan 5,73 persen di perdesaan. Pengeluaran listrik di perkotaan memberi sumbangan lebih besar kepada Garis Kemiskinan yang mencapai 3,08 persen, sedangkan perdesaan hanya 1,81 persen. Sumbangan komoditi lain terhadap Garis Kemiskinan adalah angkutan 2,85 persen di perkotaan dan 1,34 persen di perdesaan, dan minyak tanah menyumbang sebesar 1,73 persen di perkotaan dan 0,70 persen di perdesaan.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,77 pada keadaan Maret 2008 menjadi 2,50 pada keadaan Maret 2009. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,76 menjadi 0,68 pada periode yang sama (Tabel 3). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.



Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2009, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,91 sementara di daerah perdesaan mencapai 3,05. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,52 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,82. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dari pada di daerah perkotaan.

5. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
2. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata­rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
5. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2009 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2009. Jumlah sampel sebesar 68.000 RT dimaksudkan supaya data kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

PROGRAM Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program yang dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan di sekitar 70.000 desa di 6.000 kecamatan di semua provinsi di Indonesia. Terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah, Pengembangan Daerah Tertinggaldan Khusus, Pengembangan Infrastruktur Perdesaan dan beberapa pilot seperti Generasi Sehat Cerdas, Lingkungan dan Program Pengembangan Sistem Perencanaan Partisipatif.
PELAKSANAAN program ini direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dipelihara oleh masyarakat dengan dukungan Pemerintah melalui aparat terkait dan fasilitator/konsultan yang ditunjuk. Setiap tahap kegiatan harus dilaksanakan secara transparan melalui musyawarah warga dan diumumkan "di papan informasi serta media lain seperti radio komunitas, pengumuman di rumah ibadah, dll.
Meski telah diawasi oleh semua pihak dengan ketat, program nasional dengan dana trilyunan rupiah ini tetap menghadapi berbagai risiko termasuk risiko penyelewengan dana/korupsi. Khusus PNPM Mandiri Perdesaan, dari total dana mendekati Rp 30 triliun yang telah diberikan ke masyarakat sejak tahun 1998 hingga 2010, dan digunakan untuk lebih dari 400.000 macam kegiatan di lebih dari 50.000 desa, terdapat sekitar 3,000 kasus penyelewengan dengan total nilai Rp 60 miliar (hanya 0,2% dari total dana), dan sudah dapat diselamatkan sekitar Rp 40 miliar.
Hal tersebut dikuatkan oleh hasil audit BPKP. Meski angka penyelewengan / korupsi sangat rendah, PNPM tetap berupaya untuk terus menekan ringkat penyelewengan dana/korupsi. Karena itu, PNPM Mandiri menjalankan kebijakan zero tolerance on corruption yang berarti tidak adatoleransi untuk kecurangan dan korupsi di program PNPM. Setiap tindakan kecurangan dan korupsi akan mendapat sanksi tegas, baik sanksi program maupun sanksi hukum, siapapun pelakunya baik pejabat, konsultan maupun masyarakat. Ini dilakukan melalui penguatan pengawasan oleh masyarakat, penerapan kode etik konsultan, penerapan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat (complaint handling system), audit oleh BP.KP dan Inspektorat Daerah, pelibatan media massa dan LSM untuk mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas dan anti korupsi di PNPM dan saat ini sedang diproses kerjasama PNPM dengan aparat penegak hukum.
Dari data/laporan yang masuk ke Pokja Pengendali, hanya dari PNPM Mandiri Perdesaan saja, tiap tahun terdapat sekitar 700 pengaduan yang hampir separuhnya berupa penyalahgunaan dana. Pada tahun 2010 hingga bulan Juni 2010 terdapat penyalahgunaan / penyelewengan dana sebesar Rp.13,6 miliar. Dari total penyimpangan dana tersebut, baru berhasil dikembalikan dana sebesar Rp 3 miliar (22%). Sejak 2001, sekitar 70 kasus penyelewengan dana PNPM Mandiri Perdesaan sudah diputus pengadilan, dan lebih dari 100 kasus diproses hukum baik di Kepolisian maupun Kejaksaan.(ADV)**#

Wah ada kabar baik lagi neh sob, yang ini datang nya dari eropa, tapi ane kagak tahu benar atau tidaknya. katanya Para ahli ruang angkasa dari Eropa sedang gencar-gencarnya mencari planet lain yang mirip dengan bumi. Dan pada Selasa 21 April lalu, mereka mengumumkan telah menemukan dua planet yang ukurannya hampir sama dengan bumi. Planet yang mereka temukan disebut Gliese 581 e. Sebelumnya, telah ditemukan planet yang berdekatan dan disebut Gliese 581 d. planet yang berada di luar tata surya kita, yang mirip dengan planet Bumi yang kita huni. jarak bumi dengan planet tersebut kurang lebih 20.5 tahun cahaya. planet yang mengorbit dalam waktu 13 hari pada bintang induknya itu diperkirakan memiliki kandungan air di permukaannya, dengan suhu planet 0 - 40 derajat celcius.

Kata Para ahli luar angkasa kedua tempat tersebut kemungkinan bisa dijadikan tempat tinggal manusia. wah bener gak ia,,?

"Adanya bebatuan dan karang pada planet tersebut membuat kami mengambil kesimpulan planet itu dapat dijadikan tempat tinggal oleh manusia," kata Michel Mayor, seorang ahli fisika astronomi dari University Geneva di Swiss.

Namun dalam banyak cara lainnya, planet ini adalah "binatang kejam yang sangat berbeda" dari Bumi yang kita tinggali, kata para ilmuwan.

"Pada dasarnya ini adalah satu samudera luas," kata kepala peneliti David Charbonneau dari Pusat Astrofisika Smithsonian, Universitas Harvard, Cambridge, Massachusetts.(Di planet ini) tidak ada satu pun benua yang mengambang di atas atau menyeruak dari air."

Ukuran Gliese 581 e adalah 1,9 kali ukuran bumi dan letaknya dekat dengan bintang yang menyinarinya. Gliese 581 d, dan Gliese 581 e, berada dalam konstelasi Libra dan ditemukan dengan menggunakan teleskop observatorium yang ada di La Silla, Chili.

Untuk membuat penemuan ini, para peneliti menggunakan peralatan yang sangat sensitif yang bisa mengukur perubahan kecil pada kecepatan sebuah bintang ketika terjadi tarik-menarik gravitasi dengan sebuah planet yang berdekatan.

Para astronom terpaksa menggunakan metoda tak langsung dalam mendeteksi planet tersebut karena teknologi teleskop yang dimiliki saat ini kesulitan merekam gambar obyek angkasa yang sangat jauh atau yang bercahaya redup -apalagi ketika obyek tersebut mengorbit dekat dengan bintang bercahaya.

Mungkin sekarang kita punya banyak pertanyaan apakah di sana ada kehidupan layaknya di bumi, jika ada makhluk apa yang menghuni, dan seperti apa,?

sumber : http://www.blogdunia.co.cc/2010/04/penemuan-2-planet-baru-mirip-bumi.html