Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menganggap penyerapan APBN tahun 2010 masih rendah, hal itu terjadi karena sistem dan mekanisme perencanaan anggaran yang salah. “Hal itu terbukti berdasarkan realisasi belanja negara, kementerian keuangan mencatat hingga tanggal 15 Oktober 2010 realisasi belanja negara masih sekitar Rp681,69 triliun (60,5%) dari pagu dalam anggaran tahun 2010 Rp1.126,1 triliun,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam rapat paripurna DPR RI Jakarta, Senin (22/11).
Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah Rp431,32 triliun (55,2%), tranfer ke daerah Rp250,37 triliun (72,7%), dimana berdasarkan komponen belanja pemerintah, belanja modal merupakan yang terendah dengan relaisasi Rp36 triliun (38%) dan belanja pegawa Rp115,89 triliun (71,2%).
Karena itu, DPR mengingatkan pemerintah, bahwa waktu yang tersedia kurang lebih satu bulan lagi, DPR berharap apa yang telah ditargetkan dapat dicapai baik target asumsi ekonomi 2010 bisa tercapai.
Menurutnya, terkait rendahnya resapan anggaran tersebut, DPR RI telah berkali-kali mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan masalah masih rendahnya penyerapan anggaran.
Untuk itu ke depannya, DPR mengingatkan pemerintah kondisi tersebut tidak terulang kembali pada tahun selanjutnya, namun dalam memberikan penilaian tentang pelaksanaan anggaran, hendaknya pemerintah tidak hanya berdasarkan pantauan penyerapan anggaran.
Tetapi juga berdasarkan capaian kinerja atas program yang telah ditetapkan, dimana dalam kaitan pelaksanaan anggaran 2010, telah ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen.
Hal itu diharapkan dapat berimbas terhadap peningkatan pendapatan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal itu dewan menilai telah banyak yang dicapai dalam perbaikan ekonomi disegala sektor.
“Namun dari 223 juta jiwa penduduk Indonesia, jumlah penduduk miskin masih cukup banyak, untuk itu kami meminta pemerintah lebih kreatif dan memaksimalkan berbagai program dalam anggaran negara secara langsung dapat membantu mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Dimana dengan dana Rp49,3 triliun untuk pemberantasan kemiskinan, harus dimaksimalkan antara lain melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri, kredit usaha rakyat (KUR) hingga program keluarga harapan.
Tahun 2011 mendatang DPR telah menyepakati kebijakan penyerapan tenaga kerja 400.000 orang/1% pertumbuhan ekonomi dan target penurunan kemiskinan dari 13,3% menjadi 11,5%-12,5%. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun 2011 telah disepakati sebesar 6,4 persen. (mf/toeb)
0 komentar:
Post a Comment