Syahyuti | fasilitator-masyarakat.org

Dari sisi lahirnya, kosep “pemberdayaan” muncul mulai tahun 1990-an, sedangkan “pembangunan” sudah lebih tua yaitu pasca PD-II (tahun 1950-an). Maka, sebenarnya “pemberdayaan” merupakan suatu antitesis dari “pendekatan isme pembangunan” (developmentalism). Sebagaimana kita tahu, semenjak diimplementasikan, konsep pembangunan yang semakin bermakna sebagai moderniasi telah banyak menuai kritik, terutama dari paradigma “ketergantungan” pada era 1970-an, ketika disadari bahwa pembangunan telah gagal dalam memerangi kemiskinan dan tidak mampu memberi kesejahteraan kepada masyarakat banyak.
Memang ada kesamannya, dimana pembangunan ataupun pemberdayaan, merupakan suatu perubahan sosial secara sengaja atau berencana. Dalam ilmu sosiologi pembangunan dikenal dua teori besar (grand theories) dalam hal bagaimana perubahan sosial berlangsung, sebagai penyebab perubahan, yaitu Max Weber yang memandang nilai-nilailah sebagai pendorong perubahan, sedangkan Karl Marx berpendapat aspek materialistiklah sebagai akar perubahan. Pada akhirnya, setiap perubahan selalu mengandung kedua aspek itu sekaligus.
Pembangunan, secara sederhana dimaknai dengan implementasi program dan proyek yang merupakan crashed program. Antara pemberdayaan dan pembangunan berbeda secara diametral, mulai dari posisi paradigmatiknya, pendekatan, strategi, sampai kepada bentuk aksi-askinya di lapangan, bahkan dalam cara mengindikasi keberhasilannya.
Pemberdayaan, yang berasal dari kata empowerment, bermakna sebagai pemberian power atau kemampuan kepada pihak yang selama ini lemah atau dilemahkan secara politis dan strukural. Setidaknya ada tiga kata kuncinya, yaitu: peran serta, partisipasi, transparansi, dan demokrasi. Pemberdayaan mensayaratkan peran serta yang setara antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan partsipasi yang penuh, dan dalam suasana yang demokratis, maka diharapkan akan terjadi alokasi-alokasi sumberdaya ekonomi, distribusi manfaat, dan akumulasi, sehingga dicapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan lapisan terbawah.
Cara yang paling mudah untuk memahami perbedaan “pemberdayaan” dan “pembangunan”, atau lebih khususnya antara crash program dengan empowerment program adalah dengan memperbandingakannya secara diametral sebagai berikut:

1. Dari sisi aspek: konsep pembangunan merupakan crashed program yang bersifat jangka pendek, temporal, dan parsial; sedangkan pemberdayaan merupakan program berjangka menengah dan panjang, berkesinambungan, dan utuh.
2. Arus ide: dalam pembangunan, ide mengalir topdown, terutama dari pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan indikator evaluasi; sedangkan pada pemberdayaan bottom-up dimana masyarakat sebagai pelaku aktif mulai dari perencanaan, dan pihak luar hanya sebagai fasilitator.
3. Dalam pembagian dana: pada pembangunan semua dana dikuasai pelaksana dari luar; sedangkan pada pemberdayaan ada blok dana yang dapat digunakan sendiri oleh masyarakat.
4. Struktur kekuasaan yang terbentuk: pada pembangunan struktur didominasi oleh pemerintah dan elite lokal; sedang pada pemberdayaan kekuasaan terdistribusi merata untuk seluruh lapisan, termasuk perempuan dan lapisan termiskin.
5. Asumsi terhadap program: dalam pembangunan, program merupakan aktifitas pokok; sedang pada pemberdayaan hanya sebagai strategi antara untuk tujuan yang lebih luas dan panjang.
6. Bentuk evaluasi: pada pembangunan berbentuk sentralitas, hanya mempelajari hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan; sedang pada pemberdayaan dilakukan juga evaluasi normatif dan hasil untuk memahami kedalaman permasalahan yang terjadi.
7. Pengguna hasil evaluasi: pada pembangunan hanya pelaksana yaitu pemerintah; sedang pada pemberdayaan seluruh pihak yang terlibat, terutama untuk masyarakat yang diberdayakan itu sendiri.
8. Objek evaluasi: pada pembangunan terutama hanya hasil yang dicapai pada pemanfaat; sedangkan pada pemberdayaan objek evaluasi adalah seluruh pihak mulai dari si donor, lembaga pemerintah, pembina, pelaksana, dan pemanfaat (masyarakat).

(selengkapnya baca di www.geocities.com/syahyuti)

Sumber : http://fasilitator-masyarakat.org/beda-pemberdayaan-dengan-pembangunan/

Febriboy Amra | fasilitator-masyarakat.org

Program pemberdayaan masyarakat cukup menyita anggaran negara mulai dari APBN, APBD, hibah dan pinjaman luar negeri, namun kemiskinan masyarakat masih sangat memprihatinkan, tingkat konsumtif masyarakat malah semakin meningkat.
Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah seolah bersikap sebagai perantara antara pemerintah Pusat sebagai penyedia dana program dengan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari sebuah program pemberdayaan masyarakat,walaupun pada beberapa program juga mengharuskan pemda menyediakan dana pendamping (Cost Sharing). Jarang sekali pemda bersedia secara aktif mensukseskan program pusat ini dengan program yg difasilitasi oleh APBD setempat. Seandainya pemerintah daerah mau melihat program pemberdayaan sebagai sebuah program yg bisa disinergikan dengan program daerah bukan tak mungkin dana yang dikucurkan APBN ataupun Hibah/Pinjaman luar negeri dapat sanagat membantu dalam pembangunan masyarakatnya (Bukan hanya pembangunan Fisik).
Fasilitator / Pendamping
Fasilitator sebagian besar hanya berasumsi dengan lengkapnya pelaporan kepada pengelola program tugas mereka selesai. Memang diakui ada sedikit dari Fasilitator yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pihak ketiga,apakah itu dalam bantuan pinjaman dana untuk UKM dengan pihak pembiayaan dari perbankan,maupun dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan SDM nya dengan pihak NGO asing maupun lokal. Khan akhirnya tugas mulia seorang fasilitator akan sangat bermanfaat kepada pengelola program yg mempekerjakannya dan juga bagi masyarakat tempat dia di abdikan selama kontrak kerja berjalan ataupun setelah kontrak habis.
Masyarakat
Masyarakat secara mayoritas berpikir setiap program pemberdayaan yang masuk ke daerahnya harus bisa diraih,tanpa berpikir manfaat dana tersebut secara jangka panjang. Dapat kita lihat di daerah betapa banyak pembangunan fisik yang telah dibangun oleh program pemerintah yg sekarang telah digabung dalam PNPM Mandiri.namun secara berkelanjutan bangunan tersebut sengat kurang bermanfaat padahal usulan pembangunan tersebut notabenenya berasal dari masyarakat itu sendiri. Atau dari beberapa program yang menyediakan pinjaman bergulir, sebagian masyarakat hanya dengan nafsu mau meminjam bahkan tanpa niat mengembalikan yg akhirnya membuat Desa mereka di Black List oleh pengelola program, kalaupun mereka mengembalikan dana tersebut 100% namun tidak dapat memberi perubahan secara signifikan kepada kehidupan ekonomi mereka,kenapa ini terjadi? Karena ada sebagian masyarakat yg membuat sebuah usaha untuk mendapat pinjaman saja. Maka seandainya pembangunan SDM masyarakat dapat dilaksanakan terlebih dahulu mungkin kenyataan bercerita lain.
Kedepan alangkah lebih baiknya ada semacam sinergi program pemerintah pusat dengan daerah dalam bentuk nyata yg bertujuan untuk pembangunan masyarakat, bukan hanya terjebak dalam pembangunan fisik saja. (Abu Hawari)

Sumber : http://fasilitator-masyarakat.org/memberdayakan-masyarakat-tanggung-jawab-siapa/