TUNDAQ BLOG

Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI, mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai masa jabatan empat tahun Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqqodas.

Menurut Nasir di Jakarta, Senin (20/6/2011), jika Busyro menjadi pimpinan kembali, harusnya ia melewati proses dari awal dengan pendaftaran di Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

"Sepertinya keputusan MK ini dipengaruhi oleh pendapat segelintir orang yang menginginkan busyro tetap sampai 4 tahun ke depan. Kalau memang pendukung Busyro ingin dia kembali menjadi pimpinan KPK, minta agar mendaftar di KPK. Saya makin bingung dengan MK," ujar Nasir di Gedung KPK.

Bahkan, Nasir menuding MK telah kehilangan daya nalar dengan mengeluarkan keputusan tersebut. "Menurut saya MK telah kehilangan daya nalar dan cenderung ingin berlindung bahwa keputusan mk itu final dan mengikat. Busyro itu menggantikan dan melanjutkan Aantasari. Antasari beserta pimpinan lainnya akan berakhir masa tugasnya pada akhir tahun ini," kata politisi PKS itu.

Ia setuju bahwa Busyro memang orang yang bersih dan pantas menjadi Ketua KPK, tetapi seharusnya penetapannya sesuai dengan aturan. Busyro adalah Ketua KPK, bukan melalui proses normal seperti empat pimpinan KPK lainnya.

"Semua lembaga negara harus menghormati dan memahami subtansi undang undang. Kita harus membangun institusi, bukan cenderung mengkultuskan pribadi," ucap Nasir

sumber : KOMPAS.com

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Majene, Sulawesi Barat yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Arifin Nurdin-Muhammad Rizal Muchtar.

MK menilai dalil-dalil yang diajukan tidak membuktikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terhadap perolehan suara pilkada.“Dalildalil pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan kemarin.

Pengajuan tujuh pokok permohonan pasangan Arifin Nurdin- Muhammad Rizal Muchtar antara lain keberpihakan penyelenggara, penyalahgunaan jabatan, dan terjadinya politik uang. Setelah menilai alat bukti pemohon dan alat bukti pihak terkait,MK antara lain berpendapat benar adanya politik uang kepada beberapa calon pemilih di Kecamatan Pamboang.

Namun,money politic tidak terjadi secara masif di seluruh wilayah Kabupaten Majene, hanya sporadis. Karena itu, MK berpendapat dengan tidak adanya alat bukti yang diajukan pemohon, sedangkan pada sisi lain termohon dapat membuktikan maka dalil-dalil pemohon dalam perkara tidak terbukti menurut hukum.

“Eksepsi termohon dan pihak terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum,”tambah Mahfud. _ mn latief

sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/index2.php?option=com

Sekjen PKS Anis Matta

Wakil Ketua DPR RI Muhammad Anis Matta menilai, DPR RI perlu mereformasi lembaganya untuk mengembalikan citra dan penilaian publik yang makin memburuk. "Munculnya kasus-kasus yang silih berganti menimpa anggota DPR RI membuat citra dan penilaian masyarakat terhadap DPR RI terus menurun," kata Muhammad Anis Matta, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Anis, untuk mereformasi lembaga DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memulainya dengan membentuk tim untuk memikirkan langkah reformasi parlemen ke depan untuk mengembalikan citra dan penilaian masyarakat terhadap DPR RI.

Lembaga DPR RI, kata dia, adalah lembaga publik dan politik, sehingga wajar jika masyarakat menaruh perhatian besar kepada DPR RI. "Kalau saya lebih baik diserahkan kepada fraksi. Di Fraksi PKS akan membentuk tim yang namanya reformasi parlemen. Kami ingin merangkai satu konsep reformasi di Dewan secara keseluruhan," ujar Sekjen DPP PKS ini.

Menurut dia, jika berjalan dengan baik di dalam fraksi, PKS akan membawa gagasan ini ke pembahasan revisi UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). "Gagasan ini jika bisa diimplementasikan maka akan mencita-citakan parlemen yang lebih transparan kepada publik," katanya.

Anis mencontohkan, kunjungan kerja dan studi banding anggota DPR RI ke luar negeri yang selalu ramai. Menurut dia, kunjungan kerja dan studi banding anggota DPR RI ke luar negeri tersebut adalah persoalan yang perlu dan tidak perlu. Melalui tim reformasi parlemen, kata dia, bisa diusulkan untuk meningkatkan transparansi kunjungan ke luar negeri tersebut.

Anis menilai, kritik dan saran yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI selama ini merupakan masukan untuk perbaikan kualitas dan kinerja anggota DPR RI. "Saya tidak pernah apriori dan memandang sinis terhadap kritikan dari masyarakat, tapi menyerapnya sebagai masukan," katanya.

sumber : REPUBLIKA.CO.ID

JAKARTA--Presiden Indonesia mana yang paling disukai publik saat ini? Apakah Susilo Bambang Yudhoyono? Soeharto? Megawati Soekarnoputri? Atau Soekarno?

Hasil yang mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, namun mungkin tidak bagi sebagian lain. Presiden Soeharto menempati urutan pertama sebagai presiden yang paling disukai publik.

Sebanyak 36,54 persen dari 1.200 responden di seluruh Indonesia memilih Presiden Soeharto. Di bawah Soeharto barulah SBY. Dan berturut-turut Soekarno, Megawati, dan BJ Habibie serta Gus Dur.

Sayangnya, rilis Indo Barometer ini tidak menyantumkan peta wilayah publik terhadap presiden yang mereka sukai. Apakah mayoritas publik yang memilih Soeharto berada di Jawa atau Sumatera atau Indonesia Timur.

Berkaitan dengan kesukaan publik itu pula, ketika responden ditanya presiden mana yang paling berhasil, maka jawabannya tetap pada Soeharto. SEbanyak 40,5 persen responden menilai di era Soeharto yang paling berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Urutan di bawahnya tetap, yaitu SBY-Soekarno-MEgawati-BJ Habibie, dan Gus Dur. Survei Indo Barometer ini memiliki margin error sebesar plus minus tiga persen.

sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Tidak ada agenda kegiatan formal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebarkan Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan pada Senin 16 Mei 2011 karena bersifat internal mengikuti keputusan libur bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Jumat 13 Mei.

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, membenarkan bahwa Presiden Yudhoyono turut libur pada hari "terjepit" antara Minggu 15 Mei 2011 dan tanggal merah peringatan Waisak 2555 pada Selasa 17 Mei.

"Karena ini kan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah bahwa hari ini adalah libur bersama," ujarnya.

Sampai saat ini, menurut Julian, Presiden Yudhoyono dipastikan berada di kediamannya di Puri Cikeas Indah dan tidak dijadwalkan untuk datang ke Istana Kepresidenan.

Namun, ia tidak dapat memastikan apakah di sela-sela libur bersama Presiden akan tetap bekerja dengan memanggil menteri-menteri ke rumahnya di Cikeas atau pun menggelar pertemuan dengan Partai Demokrat.

"Sampai saat ini belum ada kegiatan yang dijadwalkan," ujarnya.

Pada Jumat 13 Mei, Menteri Agama Suryadharma Ali , Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar , serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mangindaaaan mengeluarkan keputusan bersama untuk menjadikan Senin 16 Mei 2011 sebagai hari libur bersama.

Keputusan tiga menteri yang bersifat mendadak itu menuai kritik banyak kalangan karena dilakukan tanpa sosialisasi sehingga dinilai dapat mengacaukan kegiatan perekonomian, pemerintahan, serta penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan, keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja.

sumber : http://www.antaranews.com/

Jakarta: Usai menghadap Kapolri, mantan Kabareskrim Komjen Polisi Susno Duadji, Kamis (24/2) diangkat menjadi Koordinator penasehat ahli (Korsahli) Kapolri. "Untuk sementara beliau ditugaskan menjabat sebagai Korsahli (Koordinator Penasehat Ahli)," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Anton Bahrul Alam, kepada wartawan, saat mendampingi Susno di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (24/2).

Anton menambahkan penugasan Susno ini, belum dituangkan dalam bentuk telegram rahasia. "Masih secara lisan, nanti ditindaklanjuti," kata Anton. Susno sendiri enggan berkomentar dan langsung menuju gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang kasus dugaan korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar. Susno diagendakan akan membacakan nota pembelaan (pledoi) di persidangan tersebut.

sumber : Liputan6.com

Surabaya (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) dan Anis Matta Lc (Sekjen DPP PKS) merupakan tokoh yang pantas menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2014.

"Anas-Anis itu pasangan yang cocok untuk Pilpres 2014, karena keduanya berangkat dari bawah dan berpengalaman memimpin parpol," katanya saat berbicara dalam dialog Kebangsaan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Sabtu.

Dalam dialog yang menampilkan Anas Urbaningrum, Anis Matta, Prof Kacung Maridjan (Unair), dan Prof Warsono (Unesa) itu, Wagub Jatim terlihat banyak berkelakar karena ia merasa bertemu teman sendiri yakni Anis Matta dan Anas Urbaningrum adalah rekannya.

"Anis Matta itu sudah lama menjadi Sekjen, meski Presiden sudah berganti beberapa kali, sehingga teruji. Kalau Anas itu terpilih secara bagus dalam Partai Demokrat, sehingga proses suksesinya patut diteladani," kata mantan Ketua Umum PB HMI itu.

Senada dengan itu, pengamat politik dari Unair Surabaya Prof Kacung Maridjan MA PhD menyatakan Anas, Anis, dan politisi muda lainnya lebih berpeluang pada Pilpres 2014.

"Kalau SBY sudah tidak mungkin lagi, Megawati juga berat, Wiranto dan Prabowo juga sulit, karena itu peluang Anas-Anis seperti dikatakan Gus Ipul benar adanya," katanya.

Dalam dialog kebangsaan bertajuk "Repositioning Gerakan Mahasiswa dalam Menyikapi Realitas Kebangsaan" itu, Anas Urbaningrum menilai gerakan mahasiswa ke depan tidak perlu dibentuk dalam sebuah angkatan kelulusan.

"Gerakan mahasiswa yang bersifat selama ini hanya mampu mengubah sistem politik yang ada, karena itu gerakan mahasiswa ke depan sebaiknya jangan politis, karena gerakan politis tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat," katanya.

Ia menyarankan gerakan mahasiswa ke depan hendaknya merupakan gerakan ekonomi dan sosial-budaya, sehingga turbin kemajuan masyarakat akan segera tercapai.

"Ke depan, gerakan mahasiswa harus lebih substantif, bukan hanya demo yang sifatnya politis. Jadi, harus lebih spesifik, misalnya gerakan Indonesia hijau untuk mendukung kampanye perubahan iklim," katanya.

Senada dengan itu, Sekjen DPP PKS Anis Matta menilai persoalan identitas bangsa Indonesia sudah selesai dengan tampilnya gerakan mahasiswa 1928 yang menelurkan Sumpah Pemuda.

"Kalau soal identitas kita sudah selesai, maka soal kapasitas kita masih belum selesai. Karena itu posisi kita di depan bangsa-bangsa lain seperti kecil atau rendah. Buktinya, Obama ke India saja tiga hari, tapi ke Indonesia hanya 19 jam," katanya.

Oleh karena itu, katanya, gerakan mahasiswa ke depan harus menjadi gerakan pemikiran yang mampu memadukan tiga narasi, yakni agama, demokrasi, dan pembangunan, atau masyarakat, negara, dan pasar.

"Karena itu, saya berpikir Kementerian Pendidikan Nasional harus dibelah menjadi dua, yakni pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi dan teknologi," katanya.

sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20101225/tpl-gus-ipul-sebut-anas-anis-pantas-capr-cc08abe.html

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq mengatakan, paket Undang-Undang Politik yang sedang dibahas di DPR jangan sampai memperkecil partisipasi politik masyarakat. Lutfi tidak menyebut spesifik soal parliamentary threshold, namun dia meminta agar semua masyarakat bisa terlibat dalam proses politik yang terjadi di Indonesia.

Lutfi menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya pada Refleksi Akhir Tahun 2010 PKS di Hotel Sahid Jaya, Ahad (26/12). "Kalau tidak dilibatkan, berarti kita membuat idle masyarakat di sekitar," ujar Lutfi di hadapan para petinggi PKS.

Menurut dia, dalam paket UU Politik harus dipastikan semua warga negara yang terlibat dalam politik. Lutfi mengakui saat ini ada opsi untuk menyerahkan partisipasi masyarakat pada entitas tertentu saja.

Dia mengingatkan, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 238 juta orang. "Kita harus pastikan kesertaan masyarakat dalam politik harus tinggi," ujar Lutfi menegaskan.

Menurut Lutfi, PKS akan mendorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. "PKS sudah melakukan uji coba atau try out berbagai gagasan," katanya.

Lutfi juga mengatakan, PKS sudah melakukan konsolidasi internal sejak September 2010 mulai dari kepengurusan di kabupaten/kota. Konsolidasi akan tuntas pada Januari 2011

sumber : http://id.news.yahoo.com/repu/20101226/tpl-uu-politik-jangan-perkecil-partisipa-97b2f71.html