TUNDAQ BLOG

Direktur Promosi Dalam Negeri Kementerian Budaya dan Pariwisata M Farid, mengemukakan, apreasiasi masyarakat pada kegiatan Kemilau Sulawesi VI tahun 2011 yang menampilkan pameran dan pentas seni, cukup tinggi.

"Kami tidak menduga jika pelaksanaan Kemilau Sulawesi VI di Mamuju ini akan mendapat perhatian tinggi dari masyarakat," katanya di Mamuju, Minggu.

Kegiatan Kemilau Sulawesi VI yang dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, menurut dia, telah mampu membuat jalan utama di Kota Mamuju khususnya di Pantai Anjungan Manakarra, tempat kegiatan itu, mengalami macet total.

"Ribuan orang yang datang dan sempat memacetan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Yos Sudarso menunjukkan perhatian besar masyarakat Mamuju terhadap pelaksanaan Kemilau Sulawesi ini," katanya.

Ia menyampaikan, tampilan seni dan budaya yang dipentaskan peserta baik dari lima kabupaten di Sulbar maupun dari peserta dari lima provinsi lainnya di Sulawesi ini cukup menarik untuk tidak dilewatkan begitu saja.

"Selain karena tampilan seni dan budaya dalam kegiatan even Kemilau Sulawesi ini menarik, masyarakat di daerah ini juga haus terhadap hiburan," ucap Farid.

Olah karena itu, menurut dia, dibutuhkan perhatian Pemerintah pusat untuk sensitif terhadap desakan atau dorongan agar masing-masing kepala daerah untuk memajukan sektor pariwisata.

"Pusat harus sensitif untuk mendorong agar pemerintah kabupaten/kota bisa memperhatikan pengembangan sektor wisata karena manfaatnya cukup jelas dalam memberikan kontribusi terhadap daerah," katanya.

Pemerintah di daerah kata dia, juga harus menyadari betapa penting peran media dalam memberikan informasi terkait potensi wisata di daerah.

"Perkembangan IT (teknologi informasi) semakin jauh berkembang. Makanya, promosi wisata sangat tepat melalui media IT," ungkapnya.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/266801/farid-tinggi-apresiasi-masyarakat-di-kemilau-sulawesi

Rencana revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 Sulbar senilai Rp32 miliar yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sulbar belum membuahkan hasil. Hingga saat ini, pengajuan revisi tersebut belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Muh Jayadi. "Dari informasi dari Pak Ketua (Hamzah Hapati Hasan, red) di Jakarta, memang belum ada balasan dari Kemendagri," kata Jayadi, Minggu, 12 Juni.

Meski demikian, pihaknya optimis Kemendagri bisa menyetujui revisi anggaran yang diajukan. Pengajuan revisi sendiri lebih pada perampungan kantor Gubernur Sulbar senilai Rp1 miliar lebih, mobiler DPRD Sulbar Rp8 miliar dan anggaran Panwaslukada Sulbar Rp1 miliar.

Kalaupun kemungkinan pengajuan revisi itu ditolak Kemdagri, kata Muh Jayadi, maka pihaknya bakal mengajukan item yang ada di dalamnya pada APBD-Perubahan mendatang.

Ketua Panwaslukada Sulbar, Lukman Umar mengatakan, anggaran belum dianggarkannya kegiatan Panwaslukada Sulbar pada APBD pokok lalu, akan berpengaruh pada Panwaslukada. Saat ini, kata dia, hanya berharap pada pengajuan revisi yang diajukan Pemprov dan DPRD Sulbar sebesar Rp1 miliar dari Rp18,6 miliar yang diajukan.

"Kami tidak bisa melakukan peran pengawasan dalam pemilukada nanti jika anggaran yang diberikan pun tidak rasional," kata Lukman. (nur) Sumber Berita Fajar Lokal News

sumber : http://www.sulbarprov.go.id/read.php?id=2&j=Revisi%20Anggaran%20Rp32%20M%20Terkendala%20Kemendagri

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Pemkab Mamuju diwacanakanakan mengalami pengurangan. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung mencapai sebesar Rp300 juta. Walau demikian Pemkab Mamuju sendiri belum mengetahui secara persis penyebab rencana pengurangan DAU ini.

"Saya sudah diberitahu sebelumnya kalau pemerintah pusat kemungkinan akan mengurangi DAU. Tapi saya belu tahu apa alasannya sehingga Pemerintah Pusat melakukan itu," kata Bagian Perencanaan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Mamuju, Ibrahim.

Namun seiring dengan hasil pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Mamuju menargetkan penyaluran DAU tahun 2011 bisa mencapai sekira Rp400 miliar.

Oleh karena itu, pengurangan DAU menurutnya pasti akan sangat berdampak berdampak pada macetnya sejumlah realisasi program pembangunan di daerah. Oleh karena itu dia memastikan jika pemerintah pusat tetap melakukan pengurangan DAU, maka beberapa program daerah bakal tertunda.

"Saya juga sudah mengkomunikasikan wacana pengurangan DAU ini ke DPRDMamuju. Tapi ini belum diyakini kebenarannya," sahut Ibrahim.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal. Walau menyatakan belum bisa memastikan penyebab pengurangan tersebut. Namun biasanya penyebab pemangkasan sendiri lantaran penalti dari Pemerintah Pusat atau ada pemberlakuan undang-undang baru.

Dia menyatakan tetap menindaklanjuti dan berencana melakukan peninjauan terhadap AnggaranPedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamuju untuk mengantisipasi pemangkasan DAU tersebut. (nur) Sumber Berita Fajar Lokal News

sumber : http://www.sulbarprov.go.id/read.php?id=17&j=DAU%20Mamuju%20Diprediksi%20Berkurang%20Rp300%20Juta

"Penetapan kegiatan pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan program yang dikeluarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Kab. Majene diharapkan dapat sinergis satu sama lainnya." Hal tersebut diungkapkan Bupati Majene H. Kalma Katta,S.Sos,MM. saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan triwulan IV Majene Tahun 2009 di ruang pola kantor Bupati Majene, Senin 8 Februari 2010. Rapat dihadiri seluruh Kepala SKPD bersama Camat serta Kepala Desa.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Majene mengingatkan seluruh SKPD agar mengupayakan setiap pelaksanaan program yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai jadwa.

Penegasan ini disampaikan Bupati Majene menanggapi pernyataan Asrif Akbar, seorang peserta rapat yang juga Kepala Desa Betteng Kecamatan Pamboang Majene.
Menurut Asrif, selama ini program desa yang menggunakan ADD berjalan sendiri demikian pula dengan APBD. ia mengharapkan SKPD dan pemerintah desa dapat menjalin kerjasama dengan menghasilkan program guna mendukung pembangunan desa yang telah dilakukan. Penggunaan ADD selama ini, hanya untuk pembiayaan kecil seperti pengurangan kemiskinan, pembenahan infrastruktur yang kecil, pembenahan sumber daya aparatur serta profil desa.
Selain itu, topik lain yang juga sempat mengemuka dalam rapat tersebut adalah masalah tenaga dan fasilitas kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (DINKES) Majene dr. Subaedah mengutarakan harapannya agar dalam penerimaan CPNS mendatang, pemerintah dapat meningkatkan jumlah formasi tenaga kesehatan yang menurutnya masih perlu penambahan.
Dikatakannya, tenaga medis Majene saat ini masih terbatas khususnya paramedis yang bertugas di Puskesmas. Seharusnya di tiap puskesmas terdapat tiga tenaga dokter, tapi kita masih terbatas.

(Radar Sulbar)

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan kunjungan ke Majene dalam melihat implementasi program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Majene.
Rombongan Pemkot Depok dipimpin Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Depok dan diterima Sekkab Majene HM Rizal Siradjuddin di ruang rapat Sekretaris Daerah Majene, Selasa 5 Oktober.

Dalam kunjungannya di Majene perwakilan Pemkot Depok juga melihat langsung aplikasi program on line tersebut di salah satu SKPD. "Pemerintah Depok melakukan kunjungan kerja untuk sharing informasi tentang implementasi SIPKD.

Mereka juga melihat langsung kerja-kerja operator di Dinas PU," beber Kasman Kabil, Kasi Penyusunan Anggaran Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPAD) Majene, Selasa 5 Oktober.

Berdasarkan penilaian dari pihak konsultan SIPKD seluruh indonesia, Majene menjadi daerah terbaik Majene di Indonesia Timur dalam aplikasi SIPKD. Untuk wilayah Barat adalah daerah Muaro Jambi, Sumatera. Dalam perjalanannya, program ini telah berjalan hampir dua tahun.

Dijelaskan Kasman, selama program ini diterapkan, para bendahara di tingkat SKPD semakin terbantu dalam melaksanakan tugasnya. Menurutnya, SIKPD merupakan seperangkat aplikasi terpadu sebagai alat bantu meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.

"Dengan program ini, kita tidak perlu lagi berlama-lama mengetik manual seperti sebelumnya, karena apa yang diprogramkan di tiap SKPD sudah dapat kita lihat langsung. Dengan aplikasi ini banyak kemudahan, pengelolaan keuangan juga makin tertib. Ini yang diharapkan, bukan hanya cepat dan akurat," jelas Kasman
Keberhasilan program ini di daerah, juga mendatangkan keuntungan. Majene berhasil menerima bantuan penguatan SIPKD sebesar Rp 1 miliar dan pelaksanaannya nanti kita akan tenderkan.

(RadarSulbar)